DPD KNPI Kabupaten Sukabumi periode 2025–2028 Resmi dilantik, "pemuda sebagai agen perubahan"

 


Mitra News – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi periode 2025–2028 resmi dilantik di Gedung Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (16/9).

 

Pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran KNPI Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, sejumlah kepala dinas, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Sukabumi.


Dalam sambutannya, Wakil Bupati Andreas menegaskan bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan, terlebih di tengah fenomena bonus demografi.

 

“Gen Z kini mendominasi hampir 70 persen populasi. Pemikiran mereka segar dan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.

 

Andreas berharap kepengurusan KNPI yang baru mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kolaborasi dan inovasi.

 

“Kami mendukung penuh ide-ide kreatif dan konstruktif dari pemuda. Kolaborasi harus ditingkatkan,” tambahnya.

 

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, menegaskan bahwa kepengurusan periode ini akan fokus pada substansi, bukan sekadar formalitas. Aspirasi pemuda dari berbagai kecamatan akan diserap melalui rapat kerja agar program benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

 

“Kolaborasi sudah pasti terjadi. Untuk mewujudkan Sukabumi Mubarokah, semangat pejuang kepemudaan harus hadir di setiap lini,” kata Yandra.

 

DPD KNPI Kabupaten Sukabumi saat ini beranggotakan sekitar 200 orang, terdiri dari unsur OKP, pemuda tingkat kecamatan, dan kalangan profesional. Organisasi ini diharapkan mampu berkontribusi nyata di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta pembangunan daerah

 

Yandra juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi bonus demografi. “Jika tidak ditangani dengan cepat, bisa menjadi masalah. Tapi jika dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan produktif bagi Sukabumi,” ujarnya.

 

Ke depan, KNPI berkomitmen menjadi fasilitator aspirasi pemuda dari tingkat desa hingga kabupaten, serta memastikan keterlibatan aktif mereka dalam program pemerintah. Tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja, kebutuhan pelatihan vokasi, hingga pengembangan kewirausahaan akan menjadi fokus utama.

 

“Momentum pelantikan hanyalah awal. Harapan publik terletak pada aksi dan hasil yang bisa dirasakan langsung di lapangan,” pungkasnya (Sun)

 

Lebih baru Lebih lama